#IndonesiaSadar

Bersama rakyat.
Tetap saling
menjaga.

Kami mendukung upaya menghentikan karhutla dan program MBG, serta melindungi hak rakyat untuk mengkritik pemerintah. Di sini kami menjelaskan sikap itu, disertai data dan sumber yang bisa kamu baca sendiri.

Salam tiga jari #IndonesiaSadar

Stop karhutla

Hutan kita bukan terbakar, tapi dibakar.

BNPB mencatat pembakaran untuk membersihkan lahan yang kemudian meluas di Majene pada 22 Oktober 2026. Pembakaran lahan dan kelalaian pengawasan harus diusut; penyebab setiap kejadian tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan. Lindungi warga terdampak asap, tuntut pertanggungjawaban pelaku, dan tangani krisis ini dengan serius, termasuk tuntutan status bencana nasional.

Karhutla: kesehatan anak dan tanggung jawab pemerintah

Anak-anak ikut menanggung dampak asap. Pemerintah harus melindungi warga, mengawasi pemegang izin, serta membuka hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya. Perusahaan juga wajib bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri.

Kasus ISPA pada bayi dan anak

Kemenkes menyampaikan data dalam siaran BNPB pada 4 November 2026, yang dimuat dalam rilis Badan Komunikasi Pemerintah serta laporan Metro TV dan detikHealth. Pemantauan hingga 2 November 2026 pukul 16.00 WIB mencatat 401.586 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota dalam tujuh provinsi terdampak. Sebanyak 91.913 kasus terjadi pada usia 0–5 tahun dan 87.704 kasus pada usia 6–9 tahun. Kelompok 0–5 tahun mencakup bayi dan balita; bukan angka khusus bayi.

Ketiga publikasi merujuk data Kemenkes yang sama, bukan tiga survei terpisah. Jumlah kasus di wilayah terdampak tidak membuktikan asap sebagai satu-satunya penyebab pada setiap pasien, dan tidak sama dengan jumlah anak yang dirawat atau meninggal.

Kematian balita di Palaran dan kabar muntah darah

Korankaltim pada 22 Oktober memberitakan kunjungan Wakil Gubernur Kaltim kepada keluarga balita di Palaran yang diduga meninggal akibat paparan asap. Namun, Betahita pada 24 Oktober memuat keterangan Dinkes Samarinda bahwa diagnosis dokter tidak menyebut karhutla sebagai penyebab kematian. Keluarga dan JATAM mengaitkannya dengan kondisi udara di sekitar rumah.

Kematian dan kekhawatiran keluarga perlu dicatat, tetapi hubungan sebab-akibat medisnya belum terkonfirmasi dalam sumber tersebut. Sampai peninjauan 5 November, kami juga belum menemukan bukti medis atau laporan yang cukup untuk mengonfirmasi kabar anak muntah darah akibat karhutla pada 2026.

Perusahaan yang diperiksa dan disegel

KLH/BPLH pada 2 November 2026 menyatakan sedang memverifikasi kebakaran di konsesi 335 perusahaan. Itu jumlah yang diperiksa, bukan jumlah perusahaan yang sudah terbukti bersalah. Rilis tersebut belum memuat daftar lengkap seluruh nama.

Dalam rilis 27 Agustus, KLH secara spesifik menyebut penyegelan PT Sinar Karya Mandiri di Ketapang setelah temuan awal sekitar 1.500 hektare terbakar. Katadata pada 28 Agustus menelusuri perusahaan itu sebagai cucu usaha PT Gozco Plantations Tbk melalui PT Suryabumi Agrolanggeng, serta menyebut PT Golden Zaga Indonesia dan Tjandra Mindharta Gozali sebagai pemegang saham utama Gozco.

Struktur saham tersebut mengikuti laporan pada tanggal itu. Penyegelan merupakan tindakan pengawasan; tanggung jawab hukum perusahaan, pengurus, atau pemegang saham tetap harus diuji berdasarkan peran dan bukti masing-masing.

Siapa yang terkait dengan perusahaan dalam kajian WALHI?

Kajian WALHI pada 14 Oktober menelaah 30 perusahaan dengan indikasi titik panas tinggi selama Januari–Agustus 2026 dan menelusuri hubungan korporasinya. Betahita dan Harian Disway memberitakan temuannya. Afiliasi, jabatan pengurus, kepemilikan saham, dan pemilik manfaat akhir tidak selalu berarti hal yang sama.

PT Golden Blossom Sumatera
WALHI mengaitkannya dengan Setiawan Ichlas atau Iwan Bomba, yang disebut sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan dalam kajian 14 Oktober 2026.
PT Monrad Intan Barakat
WALHI mengaitkannya dengan Aburizal Bakrie. Hubungan ini merupakan temuan afiliasi dalam kajian, bukan putusan bahwa ia pribadi melakukan pembakaran.
PT Kiani Lestari dan jaringan terkait
WALHI menyebut keterhubungan Edhy Prabowo, Widjono Hardjanto, dan Benny Pangbin. Rincian peran perlu ditelusuri melalui dokumen korporasi pada periode kejadian.
PT Mayawana Persada
WALHI menyatakan pemilik manfaat akhirnya belum teridentifikasi karena struktur lintas yurisdiksi. Kami tidak mengisi kekosongan itu dengan nama yang belum terverifikasi.

Titik panas adalah petunjuk untuk pemeriksaan, bukan bukti tunggal siapa yang menyalakan api. Nama-nama di atas adalah temuan yang diatribusikan kepada WALHI, bukan vonis pidana dari CurhatDong.

Rilis dan tanggapan perusahaan

Berikut dokumen dan tanggapan yang berhasil kami periksa, termasuk perkembangan setelah pemberitaan awal. Keterangan perusahaan ditulis sebagai keterangannya sendiri, bukan hasil penyelidikan independen. Daftar ini belum mencakup seluruh perusahaan yang diperiksa pemerintah.

Kencana Agri · 16 Oktober–2 November 2026

Perusahaan melaporkan sekitar 62 hektare terbakar dalam konsesi anak usaha di Kalimantan Utara dan Timur, tetapi menyatakan api merambat dari luar. Dalam jawaban 30 Oktober, penyelidikan awal polisi di Kalimantan Utara masih berlangsung. Pada 1 November, perusahaan mengumumkan kesediaan memakai penilai independen atas biaya sendiri; pada 2 November, sebagian dokumen dan informasi diserahkan kepada NEA, sementara sisanya masih dihimpun.

PT SMART Tbk · 30 Oktober 2026

Surat nomor 104/SMART-IR/X/2026 menyebut perseroan membantu Golden Agri International memenuhi permintaan informasi NEA sebagai pihak afiliasi sekaligus pemasok. SMART menyatakan belum menerima temuan atau teguran terkait karhutla hingga tanggal surat. Pernyataan perseroan ini tidak mencakup otomatis seluruh perusahaan dalam grup Sinar Mas atau seluruh pemasok APP.

APRIL dan APP · 30 Agustus 2026

Mongabay meminta tanggapan tentang kebakaran di konsesi perusahaan terkait APRIL/RGE dan APP/Sinar Mas. APRIL menyatakan mematuhi aturan serta berkoordinasi dengan otoritas. Menurut Mongabay, jawaban APP yang dijanjikan belum diterima hingga laporannya terbit. Catatan itu terbatas pada permintaan konfirmasi dan tanggal tersebut.

Bakrie Sumatera Plantations · 15 Oktober 2026

Kontan pada 18 Oktober memberitakan surat UNSP yang disampaikan 15 Oktober: perseroan mengakui potensi proses hukum terkait karhutla dan menjelaskan langkah mitigasinya. Potensi perkara bukan putusan bersalah, dan pernyataan tingkat grup perlu dibedakan dari temuan terhadap masing-masing anak usaha.

Tanggapan atas permintaan informasi Singapura

CNA merangkum penerimaan surat NEA oleh APP Company, APP Company (China), Golden Agri International, Bumitama Agri, First Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, Wilmar International, TSH Global Plantation, dan TSH Oversea. Sejumlah perusahaan mengakui titik panas atau kebakaran, sambil menyangkal operasinya sebagai penyebab. Pada 31 Oktober, CNA memberitakan lima perusahaan telah bersedia memakai penilai; First Resources menyatakan siap bekerja sama. Permintaan informasi dan pemeriksaan belum berarti penetapan bersalah.

Pemerintah tidak bisa lepas tangan

Perizinan, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum adalah tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya. UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kerangka UU PPLH mengatur tugas pemerintah dan pengawasan lingkungan; artikel Asisten Ombudsman RI pada 2 September juga menekankan kewajiban layanan publik sebelum api membesar.

Sikap Kami: buka izin dan pemilik manfaat perusahaan, umumkan hasil pemeriksaan, tindak pelanggaran tanpa pandang kedekatan politik, serta pastikan layanan kesehatan dan pemulihan bagi warga. Menyebut cuaca atau modal asing tidak menghapus kewajiban pemerintah mengawasi usaha di Indonesia. Kewajiban itu juga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan.

Siapa pengelola dapur MBG?

Ada dapur MBG yang terkait TNI, koperasi kepolisian, serta Yayasan Kemala Bhayangkari dan mitranya. Dapur ini memang menyalurkan makanan ke sekolah. Namun, keterlibatan institusi atau keluarga aparat tidak otomatis berarti setiap dapur dimiliki pribadi oleh anggota.

Polri · Data 13 Februari 2026

Koperasi dan Yayasan Kemala Bhayangkari

Metro TV mewawancarai Kadiv Humas Polri tentang pembiayaan dapur: dana koperasi Polda/Polres yang dikelola anggota, pinjaman bank Himbara, dan kerja sama mitra Yayasan Kemala Bhayangkari. Ini menyangkut dapur MBG, bukan hanya gudang pangan.

Laporan itu dan rilis Polri mencatat 1.179 SPPG dalam berbagai tahap: 411 beroperasi, 162 persiapan, 499 pembangunan, dan 107 peletakan batu pertama. Angka tersebut tidak membuktikan seluruhnya aktif atau dimiliki seorang anggota tertentu.

Bukti penyaluran ke sekolah

Kaltim Post meliput SPPG Bhayangkari Polresta Samarinda Ulu Jawa pada 13 Februari 2026. Kepala dapurnya menyebut layanan untuk TK, SD, dan SMK, dengan 2.151 siswa penerima. Tiga personel BGN—kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi—juga disebut bekerja di sana.

Rilis Polres Lampung Barat pada 28 April 2026 juga menyebut SPPG Polres di Tanjung Raya menyiapkan MBG untuk SDN 1 Tanjung Raya dan SDN 2 Tanjung Raya. Jadi, ada penyaluran ke sekolah negeri di luar lingkungan pendidikan kepolisian. Rilis tersebut menjelaskan pengamanan pengolahan dan sasaran distribusi, tanpa merinci pemilik badan hukum dapurnya.

Afiliasi aparat dan keluarga: apa yang ditemukan ICW?

Databoks dan Periskop melaporkan penelitian ICW atas 102 yayasan mitra MBG yang ditelaah pada Oktober–November 2025 melalui akta AHU dan dokumen publik. ICW mengidentifikasi enam yayasan berafiliasi dengan militer dan dua dengan aparat penegak hukum. Afiliasi mencakup anggota aktif maupun purnawirawan; ini sampel yayasan, bukan persentase seluruh dapur nasional.

Secara terpisah, tvOne melaporkan ICW menyurati KPK pada 24 Februari 2026 mengenai potensi konflik kepentingan dalam SPPG di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari, organisasi yang terkait istri anggota kepolisian. Klaim pengelolaan yayasan perlu dibedakan dari kepemilikan aset, pengurus pada tanggal tertentu, dan penerima laba pribadi. Belum ada dasar dalam sumber ini untuk menyatakan mayoritas seluruh dapur MBG dimiliki pribadi aparat.

Risiko konflik kepentingan: siapa mengawasi pengelola?

Kajian Transparency International Indonesia tahun 2025 menyoroti risiko konflik kepentingan saat kepolisian turut menjadi pelaksana program sekaligus berwenang menyelidiki pelanggaran. Kajian itu juga membahas kelonggaran jumlah SPPG bagi yayasan TNI/Polri berdasarkan rapat DPR–BGN pada 6 Mei 2025.

Temuan tersebut adalah penilaian risiko tata kelola. Untuk menetapkan pelanggaran atau keuntungan pribadi tertentu tetap diperlukan bukti transaksi dan proses hukum. Catatan pada 2025 juga tidak otomatis menjelaskan aturan setiap dapur pada 2026.

Kajian TI Indonesia · 2025, hlm. 49–50 (PDF) · buka tab baru
Aliran insentif: skema Rp6 juta per hari sudah berubah

BGN mengumumkan skema Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026, menggantikan insentif tetap Rp6 juta per hari. Dalam skema yang dijelaskan BGN, alokasi Rp15.000 terdiri dari Rp10.000 bahan makanan, Rp3.000 operasional, dan Rp2.000 insentif ketersediaan dan mutu layanan.

Menurut keterangan itu, dapur yang tidak beroperasi atau terkena suspend tidak memperoleh insentif. Nominal insentif layanan tidak dengan sendirinya membuktikan laba bersih atau uang yang diterima pribadi aparat. Penerima pembayaran dan penggunaannya perlu ditelusuri melalui kontrak, pembukuan, serta audit.

Siapa yang menyatakan program harus diteruskan?

Metro TV pada 22 Maret 2026 melaporkan Presiden Prabowo menolak penghentian MBG di tengah tekanan fiskal, dengan alasan kebutuhan gizi anak dan prioritas pembangunan manusia. Itu sikap pemerintah yang tercatat dalam pemberitaan.

Rilis TNI AL pada 26 September 2025 mencatat dukungan penuh Komandan Pasmar 3 Andi Rahmat terhadap MBG, termasuk kesiapan menyiapkan dapur lapangan dan satuan pelaksana. Pernyataan itu menunjukkan sikap dukungan dari pejabat militer dalam kapasitas jabatannya.

Lebih baru, Bisnis.com pada 3 November 2026 melaporkan Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir mendorong dukungan terhadap program dan evaluasi BGN. Dalam laporan yang sama, Polri belum merinci proses pidana kasus keracunan yang ditanyakan. Pernyataan dukungan itu perlu dibaca bersama tanggung jawab penegakan hukum.

Sumber-sumber tersebut membuktikan dukungan kebijakan dan keterlibatan institusi. Hubungan sebab-akibat dengan motif keuntungan pribadi belum dapat disimpulkan hanya dari pernyataan tersebut.

Yang kami tuntut: hentikan MBG, buka identitas badan hukum dan pengendali setiap mitra, kontrak, aliran pembayaran, hasil uji pangan, serta tindak lanjut kasus. Pengawasan harus independen ketika institusi penegak hukum juga terlibat dalam pelaksanaan program.

Catatan ditinjau 5 November 2026. Contoh dan angka di atas mengikuti tanggal sumber; belum merupakan pemetaan seluruh pemilik dapur di Indonesia.

Kasus keracunan MBG

Berikut rekap dan delapan kejadian yang kami periksa silang hingga 5 November 2026. Ini bukan daftar seluruh kasus di Indonesia. Laporan orang bergejala, pasien dirawat, dugaan keracunan, dan hasil uji sampel memiliki arti berbeda.

Rekap BPOM dan JPPI tidak dijumlahkan. Periode, metode pencatatan, dan cakupannya tidak disamakan. Kejadian di bawah juga tidak ditambahkan ke rekap tersebut karena berisiko menghitung orang yang sama dua kali.

Tarano, Sumbawa · 27 Oktober 2026

Menunggu hasil lab

BGN menyebut 34 siswa menjalani observasi setelah menerima MBG dari SPPG Sumbawa Tarano Labuhan Bontong. Operasional dapur dihentikan sementara.

NTBSatu pada 3 November dan Suara NTB pada 4 November memberitakan kondisi siswa sudah membaik. Dinkes masih menunggu uji BBPOM; dugaan terhadap salah satu menu belum menjadi kesimpulan pemeriksaan.

Dramaga, Bogor · 26–27 Oktober 2026

Angka berbeda; lab belum selesai

Kapolsek Dramaga mencatat 489 siswa dan guru bergejala hingga 27 Oktober pukul 18.00 WIB, menurut detikJabar. BGN pada 28 Oktober menyampaikan angka berbeda: 40 siswa sempat diobservasi dan 13 masih menjalani observasi pada pembaruan yang dirujuknya.

Jumlah pelapor bergejala dan pasien yang masih diobservasi bukan ukuran yang sama; angka tersebut belum menjadi satu rekap yang disepakati. SPPG Dramaga 04 disetop sementara. Wawancara Dinkes oleh Bogor24Update pada 4 November menyebut hasil lab belum keluar, sehingga penyebabnya masih dugaan.

Kalijaga, Kota Cirebon · 20 Oktober 2026

Pembaruan hasil lab belum seragam

Inilahkoran pada 2 November mengutip Dinkes: 426 orang yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan sudah pulih. SPPG Kalijaga 05 masih dihentikan sementara dalam keterangan BGN yang diberitakan About Cirebon pada 5 November.

Arah Pantura pada 5 November melaporkan keterangan Dinkes tentang temuan Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus pada sampel makanan. Namun, laporan About Cirebon hari yang sama menyebut BGN belum menerima hasil lab. Ini perbedaan waktu atau penerimaan informasi yang belum kami pastikan; bukan dasar untuk menyebut penyebab semua pasien sudah terbukti.

Kaliombo, Kota Kediri · 17 September 2026

Temuan bakteri pada sampel

Dinkes Kota Kediri menyampaikan hasil Labkesda: E. coli ditemukan pada sampel nasi dan melon dari menu SPPG Kaliombo. Kubus mencatat makanan itu diterima siswa SDN Kampung Dalem 3 dan 4.

Temuan pada dua sampel tersebut diberitakan detikHealth dan Kubus pada 22 September. Hasil sampel makanan tidak boleh diperluas menjadi diagnosis atau tingkat keparahan setiap siswa.

Sukorejo 2, Blora · 7 September 2026

Keterangan bakteri berbeda

detikJateng memberitakan 225 orang terdampak dan penutupan permanen SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2. Keterangan Dinkes yang dikutip menyebut Bacillus cereus pada kuah sop dan ayam woku.

TIMES Blora pada 25 September memeriksa data lab dan menemukan perbedaan: Bacillus sp. tercatat positif, sedangkan Bacillus cereus negatif pada sampel yang dibahas. Jenis bakterinya belum dapat kami pastikan dari dua keterangan tersebut. Kejadian ini berbeda dari pemeriksaan sampel Blora pada Oktober.

Turi, Sleman · 7 September 2026

Hasil lab sementara

Radar Jogja dan Suara Merdeka Kedu pada 16 September memberitakan Bacillus cereus pada nasi dan bola-bola daging dari SPPG Wonokerto, serta Staphylococcus aureus pada sampel nasi dari SMPN 3 Turi. Sampel bola-bola daging dari sekolah tersebut justru negatif terhadap tiga bakteri yang diperiksa.

Dinkes saat itu menyebut Bacillus cereus paling mungkin berkaitan dengan kejadian, tetapi belum menetapkan penyebab definitif sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Sampel dari dapur dan sekolah tidak kami samakan.

Jetis, Bantul · 4 September 2026

Temuan bakteri pada sampel

Dinkes Bantul menyampaikan temuan Bacillus sp. pada galantin dari menu MBG. detikJogja dan Harian Jogja memberitakan hasil pemeriksaan itu pada 15–16 September.

Radar Jogja mencatat 71 warga sekolah bergejala dari penyaluran SPPG Patalan 2. Angka tersebut merujuk pendataan kasus ini, bukan seluruh penerima sekitar 1.300 porsi dan bukan total nasional.

Ceper, Klaten · 3 September 2026

Laporan dugaan keracunan

Pemkab Klaten mencatat tindak lanjut aduan dugaan keracunan dan sidak ke MIM Cetan serta SPPG. Inimagelangraya melaporkan siswa MIM Cetan dan MIM Srebegan mengalami mual, muntah, pusing, dan lemas.

Dua sumber tertanggal 4 September ini menguatkan adanya laporan dan penanganan, tetapi tidak menetapkan penyebab laboratorium. Kami tidak menambahkan nama bakteri atau menyebut seluruh siswa sekolah sebagai korban.

Hasil uji pangan, penanganan korban, dan tindak lanjut hukum harus dibuka. Daftar kasus ini tidak menghubungkan dapur tertentu dengan aparat tanpa bukti tentang pengelolanya.

Pajak dan tanggung jawab pemerintah

Pajak dibayar warga dan dunia usaha. Uang itu menopang negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, rakyat berhak menuntut pelayanan, keterbukaan anggaran, dan empati dari pemegang jabatan.

Porsi penerimaan perpajakan

80,5%

Sekitar 4 dari setiap 5 rupiah pendapatan negara.

Penerimaan perpajakan
Rp2.217,9 triliun
Total pendapatan negara
Rp2.756,3 triliun

Realisasi sementara hingga 31 Desember 2025, APBN KiTa Januari 2026. Dihitung: 2.217,9 ÷ 2.756,3 × 100. Perpajakan mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai; ini porsi pendapatan, bukan porsi seluruh belanja negara.

Data Kemenkeu · Januari 2026 (PDF) · buka tab baru

Hak rakyat dalam UUD 1945

UUD 1945 menempatkan kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2). APBN harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat 1). Pajak dan pungutan memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang (Pasal 23A).

Konsekuensinya jelas: warga berhak mempertanyakan prioritas anggaran dan dampak pungutan terhadap kehidupannya. Hak atas pelayanan dan martabat berlaku untuk semua orang, termasuk yang penghasilannya belum kena pajak.

UUD NRI 1945 · MPR (PDF) · buka tab baru

Perluasan pajak: cek status dan klarifikasinya

Diperiksa ulang 5 November 2026 melalui media dan sumber resmi. Tanggal kejadian dan pembaruan di bawah membantu membedakan rencana, aturan yang berjalan, serta pernyataan yang sudah diklarifikasi.

RENCANA · KETERANGAN APRIL 2026

PPN atas jasa jalan tol

detikFinance pada 21 April 2026 memberitakan keterangan DJP bahwa PPN jasa jalan tol masih direncanakan. Katadata pada 24 April melaporkan Menkeu Purbaya menyatakan belum akan menerapkannya pada 2026, sampai ekonomi dan daya beli membaik.

Dalam penelusuran hingga 5 November 2026, kami belum menemukan pengumuman penerapan yang lebih baru. Karena itu, rencana ini tidak kami tulis sebagai pungutan yang sudah berlaku.

BERJALAN SEJAK 1 OKTOBER 2026

PPh pedagang melalui marketplace

Rilis DJP dan laporan detikFinance pada 1 Oktober 2026 menyatakan pemungutan PPh Pasal 22 mulai dijalankan oleh Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Jadwal ini dimajukan dari rencana sebelumnya, 1 November. Rujukan penundaan yang dulu tercantum di halaman ini sudah diperbarui.

Tarif pemungutannya 0,5% dari omzet transaksi terkait, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Ini perubahan mekanisme pemungutan kewajiban PPh, bukan jenis pajak baru. Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun dapat dikecualikan dengan surat pernyataan sesuai ketentuan.

KLARIFIKASI · 3 NOVEMBER 2026

Tukang cukur, warteg, dan pedagang kecil

Hashim Djojohadikusumo (ADIK DARI PRESIDEN RI, PRABOWO SUBIANTO) menyoroti transaksi tunai tanpa kuitansi dari tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon dalam Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026. CNN Indonesia dan detikFinance melaporkan ia mengaitkannya dengan PPN 11% yang tidak dipungut serta potensi penerimaan negara.

Sikap Kami: jangan jadikan penghidupan pedagang kecil sebagai sasaran untuk menutup kebutuhan anggaran program pemerintah. Pernyataan dari lingkaran presiden harus bisa dikritik dan dipertanggungjawabkan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman kemudian mengklarifikasi pada 3 November: usaha mikro yang memenuhi ketentuan omzet Rp500 juta setahun mendapat fasilitas PPh. Menurutnya, yang perlu ditertibkan justru pengusaha besar yang memecah badan usaha agar menikmati fasilitas usaha kecil. Klarifikasi ini diberitakan detikFinance dan Bisnis.com.

Dalam skema PPh final UMKM bagi orang pribadi yang memenuhi syarat, bagian omzet usaha sampai Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh (Pasal 60 ayat 2 PP 55/2022). Selama masih memenuhi syarat skema tersebut, tarif 0,5% diterapkan pada bagian omzet yang melampaui Rp500 juta. Ketentuan ini perlu dibaca bersama perubahan PP 20/2026. Omzet berarti peredaran usaha, bukan laba.

Fasilitas tersebut menyangkut PPh orang pribadi dalam skema itu, bukan pembebasan semua jenis pajak untuk semua usaha. Pernyataan soal transaksi informal juga tidak dengan sendirinya menetapkan PPN 11% bagi seluruh tukang cukur atau pedagang kecil.

Pembaruan editorial 5 November 2026: jadwal marketplace dikoreksi, keterangan terbaru yang ditemukan tentang PPN jalan tol ditambahkan, serta klarifikasi usaha mikro dicantumkan. Sikap kami: pungutan harus berdasar hukum, melindungi warga rentan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Makna salam tiga jari IndonesiaSadar

Salam tiga jari merujuk pada gerakan #IndonesiaSadar. Dalam pernyataan Amnesty pada 28 Oktober 2026, maknanya adalah “sadar dipalak, sadar dibakar, dan sadar dimiskinkan.”

Baca konteks simbol dan gerakannya · buka tab baru
Bagaimana sumber di halaman ini diperiksa?

Kami membaca isi laporan, tanggal kejadian, dan pembaruannya. Untuk angka dan aturan, kami mengutamakan dokumen asli. Pernyataan instansi atau perusahaan dibaca sebagai keterangan pihak tersebut, lalu dibandingkan dengan peliputan media bila tersedia.

Dua situs yang menyalin berita yang sama tidak dihitung sebagai dua pemeriksaan independen. Laporan media yang berbeda pun bisa mengutip narasumber atau data dasar yang sama. Jika hasil pemeriksaan belum keluar, keterangannya bertentangan, atau dokumen asli belum bisa diakses, batas itu tetap dicantumkan.

Seruan penghentian MBG dan kritik kebijakan adalah sikap kami. Angka kasus, tuduhan, dan status pemeriksaan mengikuti sumber serta tanggal yang disebutkan. Peninjauan ini belum mencakup seluruh kejadian, perusahaan, atau pemilik dapur di Indonesia.